SUKOHARJOUPDATE - Mahasiswa KKN Universitas Sebelas Maret (UNS) Kelompok 102 merintis bank sampah desa sebagai salah satu program kerjanya.

Puncak dari perintisan bank sampah itu adalah pengumpulan dan penimbangan sampah anorganik yang dapat di daur ulang pada 17 Februari di halaman Balai Warga Desa Kebondalem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

Program kerja penyusunan Bank Sampah ini sudah dipersiapkan sejak akhir bulan Januari lalu dengan rangkaian kegiatan berupa pembagian karung sampah ke setiap rumah warga serta pendistribusian tong sampah di beberapa titik di desa Kebondalem.

Baca Juga: Fakultas Agama Islam UMS Gelar Konferensi Internasional, Perluas Kontribusi Muhammadiyah

Yoga Bramacharya Kumaraseta, Ketua KKN UNS Kelompok 102, menuturkan bahwa program kerja ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan Desa Kebondalem yang lebih bersih serta mengajarkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah.

Dalam pelaksanaannya, perintisan bank sampah ini bekerja sama dengan PKK desa. Kedepannya, bank sampah Desa Kebondalem akan tetap diberdayakan dan pengelolaannya diserahkan kepada PKK desa.

Sehingga pada perlaksanaan penimbangan sampah kali ini, PKK juga ikut membantu mahasiswa KKN.

Baca Juga: Tren Adopsi Boneka Arwah, Pakar Psikologi UNAIR Sebut Bisa Jadi Cari Sensasi

“Nantinya, penimbangan sampah ini akan rutin dilaksanakan tiap satu bulan sekali. Jadi warga desa mengumpulkan sampah dan satu bulan sekali akan ditimbang oleh PKK. Kami merasa sangat terbantu karena dengan adanya bank sampah ini, desa kami jadi semakin bersih,” ujar Suyatinah, Ketua PKK Desa Kebondalem.

Pelaksanaan perdana bank sampah desa ini berjalan dengan lancar dan terbilang cukup sukses. Hal itu ditunjukkan dari atensi warga yang datang untuk menyerahkan sampah kepada KKN dan PKK.

Dari 150 karung yang dibagikan, sekitar 120 warga ikut menyerahkan sampah yang telah dikumpulkan. Total 166,4 kg sampah anorganik yang dapat didaur ulang berhasil dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Hasil penjualan sampah tersebut diserahkan kepada PKK Desa untuk bisa dijadikan tambahan pemberdayaan PKK.***