SUKOHARJOUPDATE - Nama Bupati Karanganyar Juliyatmono tidak masuk didalam daftar yang terpublis dalam portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejumlah pejabat di wilayah Jawa Tengah, khusunya Kepala Daerah di Soloraya mengalami kenaikan harta kekayaannya.

Selain Bupati Karanganyar Juliyatmono, pejabat lainnya yang tidak ada didalam laporan yang terpublis di situs KPK adalah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, dan Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

Baca Juga: KNKT Pastikan Rem Bus Pariwisata Berfungsi Sebelum Kecelakaan di Bukit Bego Imogiri Bantul

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga tidak ada di situs KPK.

Sementara itu dalam laporan yang terpublis di situs resmi KPK, pada Sabtu 5 Februari 2022, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, berada di urutan pertama.

Harta kekayaan yang dimiliki putra sulung Presiden Jokowi itu mencapai Rp 25.297.783.659.

Baca Juga: Pantau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun, Kapolres dan Waka Geli Lihat Tingkah Pola Siswa MI Karanganyar Saat Disuntik

Berada di urutan kedua Kepala Daerah di wilayah Soloraya adalah Bupati Klaten.

Sri Mulyani yang sudah dua kali menjabat sebagai Bupati Klaten, tercatat total kekayaanyang dilaporkan KPK, Rp  12.000.827.139.

Sedangkan se Jawa Tengah, Istri dari mantan Bupati Klaten sebelumnya ini berada di posisi keempat, dibawah Wali Kota Tegal, Dedi Yon Mulyono dan Bupati Cilacap, Tatto Suwarto.

Baca Juga: Ratusan Sobat Anies Boyolali Lakukan Deklarasi Dukungan

Bupati Wonogiri Jaka Sutopo ini pun masuk sebagai pejabat terkaya berdasarkan laporan KPK. Bupati Wonogiri ini berada di posisi ke tiga Kepala Daerah se Soloraya terkaya.

Jaka Sutopo memiliki total kekayaan yang dilaporkan ke KPK Rp 8.252.745.552. Dan posisi ke empat ditempati Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat total kekayaan yang dilaporkan ke KPK mencapai Rp 4.597.933.955.

Untuk se Jawa Tengah, Bupati Boyolali Said Hidayat menempati urutan ke sepuluh.

Baca Juga: Ternyata Bus Wisata Naas PO GA Trans Tabrak Tebing Bukit Bego Tak Ada di Dinas Perhubungan Karanganyar

Data yang dilansir ini memang belum final, karena masih banyak kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang belum melaporkan harta kekayaan terbaru yang dimiliknya pada LHKPN KPK. ***