SUKOHARJOUPDATE - Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejumlah pejabat di wilayah Jawa Tengah, khusunya Kepala Daerah di Soloraya mengalami kenaikan harta kekayaannya.

Dari laporan LHKPN tersebut, nama Bupati Karanganyar Juliyatmono tidak masuk didalam daftar yang terpublis dalam portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga tidak ada di laman LHKPN KPK.

Baca Juga: Bupati Karanganyar Ijinkan Bus Mewah Masuk Terminal Tipe C, Agen Bus Lokal Kelimpungan

Sementara itu dalam laporan yang terpublis di situs resmi KPK, pada Sabtu 5 Februari 2022, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, berada di urutan pertama.

Jauh lebih banyak dibandingkan dengan harta yang dimiliki Bupati Sri Mulyani, yang sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Klaten. Harta kekayaan yang dimiliki Gibran putra mencapai Rp 25.297.783.659.

Baca Juga: Mengenal Dekat Sosok Victor Igbonefo, Pria Kelahiran Nigeria 8 Kali Dipercaya Sebagai Kapten Persib Bandung

Berada di urutan kedua Kepala Daerah di wilayah Soloraya adalah Bupati Klaten.

Sri Mulyani tercatat total kekayaanyang dilaporkan KPK, Rp  12.000.827.139. Sedangkan se Jawa Tengah, Istri dari mantan Bupati Klaten sebelumnya ini berada di posisi keempat, dibawah Wali Kota Tegal, Dedi Yon Mulyono dan Bupati Cilacap, Tatto Suwarto.

Bupati Wonogiri Jaka Sutopo ini pun masuk sebagai pejabat terkaya berdasarkan laporan KPK. Bupati Wonogiri ini berada di posisi ke tiga Kepala Daerah se Soloraya terkaya.

Baca Juga: KNKT Ungkap Ada Kepanikan Supir Saat Bus Melaju Kencang dijalan Menurun Sebelum Hantam Tebing Bukit Bego

Jaka Sutopo memiliki total kekayaan yang dilaporkan ke KPK Rp 8.252.745.552. Dan posisi ke empat ditempati Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat total kekayaan yang dilaporkan ke KPK mencapai Rp 4.597.933.955.

Untuk se Jawa Tengah, Bupati Boyolali Said Hidayat menempati urutan ke sepuluh.

Data yang dilansir ini memang belum final, karena masih banyak kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang belum melaporkan harta kekayaan terbaru yang dimiliknya pada LHKPN KPK. ***