SUKOHARJOUPDATE– Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyatakan, akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan, angka kemiskinan di Sukoharjo mengalami kenaikan. Naik sebesar 0,5% dari 7,68% di tahun 2022 menjadi 8,23% di tahun 2022.

Hal itu disampaikan Etik saat membuka acara Forum Konsultasi Publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 di Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Senin 24 Januari 2022.

“Angka kemiskinan tersebut masih rendah jika dibandingkan kabupaten kota di wilayah Solo Raya serta provinsi dan nasional,” kata Etik.

Baca Juga: Kewaspadaan Dini Deteksi Omicron, Ratusan Personil Polres Sukoharjo Jalani Tes Swab

Diluar indikator kenaikan angka kemiskinan tersebut, capaian kinerja pembangunan pada tahun 2021 disebutkan Bupati, menunjukan progres yang menggembirakan.

Dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,13. Angka tersebut lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik nomor satu se-Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten.

Sedangkan indikator makro lainnya, yakni tingkat pengangguran terbuka di Sukoharjo berada di angka 3,32% terbaik ketiga se Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Dibuka Pendaftaran Calon Mahasiswa PTKIN 2022, Catat Ketentuan dan Syaratnya

"Dari capaian tersebut kemiskinan perlu mendapat perhatian yang serius. Naiknya angka kemiskinan karena pandemi virus corona berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah pemulihan ekonomi pasca pandemi virus corona menjadi prioritas," tegas Etik.

Menurutnya, pemerintah daerah akan selalu mengupayakan agar capaian kinerja juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi daerah menjadi lebih adaptif.

“Melalui forum ini saya mengajak kepada semua pemangku kepentingan di daerah untuk terus bersemangat bahu membahu, bekerja keras untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang lebih makmur,” katanya.

Baca Juga: Sinopsis Film Mortdecai Tayang Jelang Tengah Malam, Johnny Deep Berburu Lukisan Berharga

Terkait rancangan awal RKPD 2023, Etik menyampaikan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran perangkat daerah di Kota Makmur.

"Pertama, dalam rangka mengoptimalkan capaian visi dan misi daerah tahun 2023, seluruh jajaran perangkat daerah agar bisa menjabarkannya melalui program dan kegiatan yang lebih terukur melalui pendekatan money follow program priority," ujarnya.

Sasaran program atau kegiatan diminta agar lebih diarahkan untuk bisa memberikan nilai tambah, daya ungkit serta manfaat langsung bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Baca Juga: Layangan Putus Booming, Menparekraf Sandiaga: Perfilman Indonesia On The Track Susul Korea hingga Bollywood

"Setiap perangkat daerah saya wajibkan minimal bisa mengembangkan satu inovasi. Inovasi bisa di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah maupun bidang lainnya sesuai kewenangan dan urusan pemerintah daerah yang diampu,” pungkas Etik.***