SUKOHARJOUPDATE – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohadi Widodo mengatakan, dalam tiga tahun Kabupaten Karanganyar dibawah kepemimpinan Bupati Juliyatmono dan Wakilnya Rober Christanto masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satu yang ia soroti adalah penataan birokrasi yang sangat lamban.

Ia mengungkapkan kondisi itu menyebabkan kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan strategis juga berdampak. Selain itu, ada beberapa penataan OPD yang tidak sesuai dengan keahliannya.

“Saya lihat dipenataan birokrasi, beberapa sudah sesuai bagus, namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan keahlian. Sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal,"papar Rohadi yang juga Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Kamis 16 Desember 2021.

Baca Juga: Pelaku Perampok Pet Shop di Colomadu Karanganyar Ditangkap, Begini Modusnya

"Contohnya di Dinas Kesehatan, baik ditingkat Dinas maupun sampai Puskesmas. Ketidak sesuai keahlian ini menjadi gagap karena kapasistasnya tidak mampu. Apalagi ada pandemic banyak yang kacau. Untungnya covid di Karanganyar tidak meledak,”imbuhnya.

Menurut Rohadi, penataan OPD dari awal sangat lambat dengan indikasi banyaknya PLt.

Sehingga pekerjaan yang strategis tidak berjalan dengan maksimal. Kondisi ini mempengaruhi capaian visi misi. Meskipun faktor pandemi berpengaruh, sehingga pertembuhan ekonomi menjadi minus dan tingkat pengangguran semakin tinggi.

Baca Juga: Kasasi Kubu Luhut MP Pangaribuan Ditolak, Otto Hasibuan Pertimbangkan Terima Anggota PERADI dari Kelompok Lain

“Sektor Pendidikan juga berpengaruh meski ini terjadi secara nasional. Naun 2 tahun tidak PTN ini berdampak luar biasa terhadap siswa. Tapi ini dampak nasional,” jelasnya.

Sektor Infrastruktur yang menjadi visi misi pertama pemerintahan Yuliatmono – Rober justru mengalami kemunduran. Selama 3 tahun sektor infratruktur hampir sama sekali tidak tersentuh.

Hal ini tidak sebagai dampak pademi covid, karena pada dasarnya anggaran untuk pebangunan infrstruktur melalui APBD juga tersedia.

Baca Juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Sugali Iwan Fals: Suara Senapan

“Ini bukan karena pandemi, karena ini merupakan prioritas Bupati Karanganyar. Selama 3 tahun ini anggaran sebenarnya ada untuk pembangunan infrastruktur. Hanya saja bupati memilih untuk membangun gedung atau monument yang sebenarnya tidak mendesak,” jelas Rohadi.

Dapaknya, infrastruktur khususnya jalan di Karanganyar banyak yang rusak. Sedangkan harapan di 2022 mampu melaksanakan pembangunan infratruktur secara menyeluruh, masih terganjal oleh anggaran yang sangat terbatas.

“Di DPU, presentase jalan yang rusak semakin banyak dibanding tahun sebelumnya. Ini saya kira kegagalan di sektor infrastruktur. Sedangkan di 2022 anggaranya juga sangat terbatas. Jadi sulit untuk bisa menuntaskan. Kesempatan hanya pada 2023 atau tahun terakhir,” ulasnya.

Baca Juga: Petani Curhat & Mengeluh Impor Bawang Putih saat Panen, Presiden Jokowi Menelpon Menteri Perdagangan

“Capaian dana infrstruktur daerah yang meliputi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari pusat dan propinsi semakin tahun juga menurun. Sehingga penilaian dari Kementerian juga menurun,” imbuhnya.

Hal yang menjadi sorotan selama 3 tahun kepemimpinan Yuliatmono - Rober adalah banyaknya THL (tenaga harian lepas) sehingga membebani anggaran.

Hal ini seperti yang terjadi di Satpol PP yang menambah personil THL , sehingga over load. Banyaknya THL ini justru banyak yang menganggur hingga harus didistribusikan di tingkat kecamatan-kecamatan.

Baca Juga: Banjir Landa Kota Padangsidimpuan, Satu Rumah Hanyut

“Padahal di kecamatan sebenarnya tidak begitu membutuhkan. Demikian juga di RSUD dan Puskesmas serta BKD juga mengalami penambahan yang siginifikan. Tentu ini menjadi catatan tersendiri dari pengelolaan sumber daya manusia,” ulas dia.

Pemkab Karanganyar unuk PNS memang mengalami pengurangan karena memasuki masa paripurna tugas. Namun untuk pengisian juga harus mempertibangkan dengan kebutuhan.

Yang penting menurut Rohadi adalah pengisian untuk bagian-bagian pelayanan masyarakat.

Baca Juga: Pimpin Apel Hari Sukarelawan Internasional di UNS, Gibran: Terima Kasih Relawan!!

Di sektor guru SD yang sebenarnya mengalami kekurangan justru tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Selama ini Guru Wiyata Bhakti juga sangat terbatas, terlebih dari gajinya juga sangat kecil.

Jika Pemkab meiliki kemapuan untuk menambah THL, lebih dibutuhkan di sektor pendidikan.

“Demikian juga perhatian Pemkab terhadap Ilmu Teknologi (IT) di Karanganyar yang memang kurang, karena anggaran untuk IT sangat kecil. Hal ini tak bisa lepas dari peribadi bupati sendiri yang tidak familiar dengan IT. Karena kurang begitu paham dengan teknologi, sehingga perhatian juga menjadi berkurang. Misalnya, untuk produk UMKM. Pemerintah hingga saat ini belum menyediakan satu wadah untuk bisa memasarkan produk secara online, atau e-commerce, ” imbuhnya.

Baca Juga: Akhir Tahun, UNS Tambah Empat Guru Besar, Ini Nama-namanya

“Dan yang terakhir adalah hubungan bupati dan wakil bupati tidak saling sinergi. Karena sinergisitas antar bupati dan wakil bupati untuk saling melengkapi sangat penting. Dan saya rasa hal ini tidak saya lihat,” ungkap Rohadi.***