SUKOHARJOUPDATE - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berjanji pihaknya segera melunasi seluruh pembayaran yang belum diselesaikan saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua.

Tak hanya pembayaran PON XX yang belum diselesaikan, Kemenpora juga akan melunasi Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI yang juga digelar di Papua.

Meskipun, ungkap Amali, meski sisa anggaran untuk kedua even itu belum dicairkan semua oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Optimis Penghapusan Libur dan PPKM Level 1 Tekan Potensi Kenaikan Inflasi

Namun dipastikan anggaran yang telah dicarikan sebelumnya masih ada sisannya dan memungkinkan digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan saat kegiatan PON dan Peparnas berlangsung.

Hanya saja, kata Menpora Amali, PB PON dan PB Peparnas sangat berhati-hati dalam melakukan pembayaran.

“Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban itu harus segera dibayarkan. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu cuma karena kehati-hatian disana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” papar Menpora Amali seperti dikutip dari situs resmi Kemenpora, Jumat 3 Desember 2021.

Baca Juga: Pilpres 2024, Partai Golkar Ogah Posisi Cawapres: Airlangga Capres Sudah Clear

Dijelaskan Menpora Amali, sudah ada beberapa kali kasus salah bayar, diantaranya salah bayar tanah ganti rugi. 

“Jadi itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas). Karena setelah dibayarkan ada lagi yang datang katanya belum bayar,” katanya.

Hal tersebut juga dikhawatirkan terjadi kepada para photografer, tenaga kesehatan, pengemudi dan relawan.

Baca Juga: Iba Relawan Meninggal Tak Dapat Santunan, Dorong Prapto Koting Anggota DPRD Karanganyar Daftarkan Jamsostek

Namun Amali memastikan bahwa tunggakan atau tagihan yang belum dibayarkan itu akan segera dilunasi.

“Jadi kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya kan ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,”jelasnya.

Itulah sebabnya, Menpora meminta agar BPKP, perwakilan Kementerian Keuangan dan Inpektorat Kemenpora membantu PB PON – Peparnas untuk memverifikasi agar apa yang sudah dikeluarkan dengan dokumen-dokumen Kemenkeu bisa langsung mencatatkannya bahwa hal tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya.

Baca Juga: Rampungkan Konser di Los Angeles, BTS Bakal Obati Kerinduan Fans Langsung di 2022

“Jadi ini masih jalan, semoga. Prinsipnya bahwa ini kita selesaikan,” tegasnya. ***