SUKOHARJOUPDATE - Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten memberikan persetujuan terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Klaten yang digelar di Gedung DPRD Klaten, Senin 29 November 2021.

Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, kepada wartawan seusai rapat paripurna mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar Rp2.471 triliun, kemudian belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar Rp2.670 triliun, penerimaan pembiayaan daerah netto tahun 2022 sebesar Rp198.457 miliar.

Hamenang mengatakan, DPRD Klaten mendukung program pembangunan Kabupaten Klaten yang dipimpin Bupati Sri Mulyani dan Wakil Bupati Yoga Hardaya dengan tema "Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Insfrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal".

Baca Juga: Pemkab Sukoharjo Salurkan BLT Buruh Tani Tembakau dan Pabrik Rokok, Besarannya Rp900 Ribu untuk Tiga Bulan

Khusus untuk jalur evakuasi di lereng Gunung Merapi pembangunannya nanti selain dengan dana APBD Klaten juga didukung dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Hamenang mengatakan, DPRD Klaten juga sudah menyetujui pemberian tambahan penghasilan (tamsil) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Klaten tahun 2022 sebesar Rp139.129 miliar atau tepatnya Rp139.129.764.540.

Diharapkan, dengan tamsil tersebut kinerja ASN di lingkup Pemkab Klaten semakin meningkat khususnya untuk pelayanan masyarakat.

Baca Juga: Bamsoet Beri Lampu Hijau KPK Awasi Formula E: Sentul Memiliki Reputasi Tak Diragukan

Sementara itu Bupati Klaten Sri Mulyani kepada wartawan mengucapkan terimakasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Klaten yang telah melakukan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Klaten tahun 2022, sehingga dapat disetujui tepat waktu. Setelah disetujui DPRD Klaten, nantinya Raperda APBD Kabupaten Klaten 2022 segera dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah agar segera bisa dilaksanakan untuk pembangunan di Klaten.

Menurut Sri Mulyani, pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Klaten diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan mendorong potensi lokal.

"Sehingga nantinya perekonomian masyarakat dapat bangkit kembali dan pembangunan infrastruktur yang pada tahun 2020 dan 2021 sempat terkendala akibat Covid, maka pembangunan infrastruktur segera terlaksana," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Temui Kapolres Sukoharjo, Komunitas Pecinta Hewan Apresiasi Penyelamatan 53 Ekor Anjing dari Ancaman Konsumsi

Menyinggung tentang tamsil ASN, Sri Mulyani mengungkapkan, setelah ASN mendapatkan tamsil, maka untuk biaya perjalanan dinas dikurangi.

"Dengan adanya tamsil yang sekarang juga didukung absensi elektronik Saenaga diharapkan kinerja ASN di Klaten semakin baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," harap Sri Mulyani.

Sebelum DPRD Klaten memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD 2022, diawali dengan penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Klaten yang dibacakan Sekretaris DPRD Klaten, Anang Widjatmoko. Kemudian juga diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Klaten terhadap Raperda APBD Kabupaten Klaten 2022.

Baca Juga: Edarkan Narkoba, Mama Muda Ini Meringkuk di Sel, Pengakuannya Kenal Sabu dari Mantan Suami

Pendapat akhir fraksi diawali dari Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Sutarno, disusul Fraksi Partai Golkar disampaikan Dalono, lalu Fraksi PKS dilaporkan oleh dr Yudi B Prabowo.

Setelah itu Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Suyatmi, Fraksi PKB oleh Jumarno, Fraksi PAN dibacakan oleh Wiyanto dan Fraksi Demokrat Pembangunan Nasional (DPN) disampaikan oleh Willy Paul Rindorindo.

Setelah DPRD Klaten memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD Klaten 2022, dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atau MoU Raperda APBD Klaten tahun 2022 oleh Bupati Klaten Sri Mulyani dan jajaran pimpinan DPRD Klaten.

Baca Juga: Pilpres 2024, Partai Golkar Ogah Posisi Cawapres: Airlangga Capres Sudah Clear

Pada rapat paripurna tersebut, DPRD Klaten juga menyetujui Raperda inisiatif yang diajukan Komisi IV DPRD Klaten tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Klaten.

Rapat paripurna DPRD Klaten juga menyetujui rencana kerja DPRD Klaten tahun 2022.***